Kepala Bidang Perkebunan Menghadiri Undangan Ulang Tahun Badan Standarisisasi Instrumen Pertanian (B

Senin, 25 September 2023 dinas pertanian yang dipimpin kabid perkebunan menghadiri Undangan Ulang Tahun Badan Standarisisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Ke 1 Tahun di Sukarami Kabupaten Solok. Pada kesempatan ini ikut hadir penyuluh pertanian, perwakilan petani, pedagang dan asosiasi petani gambir. BSIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Di dalamnya dijelaskan bahwa BSIP merupakan salah satu bagian dalam susunan organisasi Kementerian Pertanian. Secara garis besar, BSIP merupakan pengganti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (disingkat Badan Litbang Pertanian) setelah unsur riset dari setiap kementerian dan lembaga di pemerintahan disatukan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala balai BSIP sumatera barat Dr. Rustam, SP, M.Si dalam sambutan menyampaikan bahwa tugas BSIP antara lain 1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian 2. pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian Salah satu proyek strategis yang akan di inisiasi oleh BSIP sumatera barat yang merupakan kerjasama dengan PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) adalah produksi kecambah kelapa sawit dan pengukuran rendemen CPO kelapa sawit. Dalam sambutannya Dr. Rustam, SP, M.Si menegaskan bahwa proyek ini, hanya ada di BSIP sumatera barat dan kedepannya diharapkan BSIP sudah mampu suplay kecambah sawit untuk pekebun sawit seperti yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Pada siang harinya acara dilanjutkan dengan focus group discusion (FGD) komoditi gambir, tujuan FGD ini n BSIP ingin memotret kondisi aktual komoditi gambir dan peran apa yang bisa diambil oleh BSIP dalam meningkatkan kesejahteraan petani gambir. Pada FGD ini hadir perwakilan dari Badan Karantina Pertanian, Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri, BSIP, pemerintah daerah Kab. Lima puluh kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Petani gambir, pedagang gambir dan asosiasi gambir. Dalam FGD ini petani menyampaikan masih kurangnya peran dari pemerintah kepada komoditi gambir, sehingga harga gambir ditentukan oleh importir/eksportir. Disaat produksi gambir turun, harga dinaikan dan disaat produksi naik harga diturunkan, tidak ada kepastian harga dan tidak ada transparansi harga gambir ekspor. Dalam FGD ini diminta semua stakeholder mengambil perannya masing-masing agar petani gambir sejahtera antaralain 1. BSIP mengambil peran dalam standarisasi bibit, teknologi pasca panen yang tepat agar meningkatkan produksi daun gambir dan rendemen getah meningkat 2. Badan Karantina Pertanian mampu memfasilitasi antara eksportir dengan petani gambir agar memutus rantai pasar yang panjang 3. Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri, memfasilitasi teknologi yang tepat dalam pasca panen untuk menghasil produk olahan dan turunan yang berkualitas serta membantu memfasilitasi industri dalam negeri dengan petani gambir 4. Pemerintah daerah memberikan bantuan bibit yang berkualitas, pendampingan teknik budidaya yang baik , bantuan alat pasca panen dan jalan usaha tani yang mampu menurunkan biaya produksi. 5. Petani memperbaiki teknis budidaya sesuai dengan standar Good Agriculture practice (GAP) dan Good Handling Practice (GHP) dll