KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MENGHADIRI PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN DI KECAMATAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang meliputi aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/nagari atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Khusus programa penyuluhan pertanian kabupaten dapat dimaknai sebagai program penyelenggaraan penyuluhan pertanian kabupaten yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana sarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini sedang melaksanakan Penyusunan Programa Penyuluhan di tingkat kecamatan, seluruh BPP diwajibkan menyusunan Programa Penyuluhan. Adapun programa penyuluhan pertanian kecamatan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian kecamatan merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan di Kecamatan Koto XI Tarusan dihadiri oleh Camat, Walinagari, Pengurus Kelompok tani, KTNA dan seluruh Penyuluh Pertanian serta Stake holder lainnya. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Mardoni, SE.M.Si mengatakan dalam sambutannya bahwa “substansi Penyusunan Program ini meliputi rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan, serta rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Programa penyuluhan pertanian ini memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya, pada dasarnya disusun secara mandiri, namun saling memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan, sehingga semua programa penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan bersifat selaras dan saling memperkuat”. Sebelum penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, terlebih dahulu dilakukan Rembugtani di nagari atau Mimbar Sarasehan, guna mengakomodasi aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pembangunan pertanian. Hasil kesepakatan pada Rembugtani Nagari atau Mimbar Sarasehan tersebut menjadi usulan indikatif dan kualitatif programa Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya. Usulan indikatif dan kualitatif programa tersebut diusulkan oleh Bidang kelembagaan yang menangani fungsi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten dalam forum Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam proses pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, guna mewujudkan sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.