Rapat Penyusunan E-RDKK dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 di BPP Ranah Pesisir

Pada Rabu, 18 Oktober 2023 BPP Ranah Pesisir mengundang semua kios pupuk yang ada di Kecamatan Ranah Pesisir untuk mengikuti rapat Penyusunan E-RDKK Tahun 2024 dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 di Kantor BPP Ranah Pesisir. Kegiatan rapat ini di mulai pukul 09.00 wib sampai pukul 12.00 wib. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan BPP Ranah Pesisir Gusrianto,SP,.. Supervisor BPP Ranah Pesisir Ainun Sri Rahayu, SP,. PPL WKPP se Kecamatan Ranah Pesisir, Staff BPP Ranah Pesisir dan semua pemilik kios di Kecamatan Ranah Pesisir. Rapat ini di dibuka oleh pembawa acara PPL wkpp Nagari Pelangai Kaciak yaitu Solfi Johanisman, SP. Selanjutnya pembukaan rapat dilanjutkan oleh Pimpinan BPP Ranah Pesisir yaitu Gusrianto, S.P. Pimpinan BPP Ranah Pesisir menyampaikan sistem penyusunan E-RDKK untuk tahun 2024 dan menyampaikan info dari Dinas Pertanian mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya penyampainan informasi dari pengawas POPT Wilayah 1 oleh Bapak Alwi Darwis. Beliau menyampaikan "Pupuk bersubsidi cukup banyak di lapangan, namun 2 atau 3 hari setelah pupuk di dropping, pupuk sudah tidak ada atau sudah habis di kios. Ketika petani tidak turun ke sawah, kemana pupuk ini. Tentu hal ini menjadi tanya bagi kami. Mohon kepada pemilik kios dengan petugas lapangan untuk koordinasi," Ungkap Pengawas POPT Ranah Pesisir. Selanjutnya setiap kios menyampaikan masalah dan kendala yang dihadapi selama penyaluran pupuk bersubsidi. Adapun keluhan dan kendala yang di sampaikan oleh para pemilik kios yaitu banyak petani yang punya kartu tani, tapi tidak terdaftar di RDKK. Ada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, namun mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani datang ketika pupuk sudah habis artinya petani mengambil pupuk tidak tepat waktu, kouta pupuk yang diberikan tidak merata dengan kios lain, kouta pupuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, banyaknya petani menggunakan pupuk poska dibanding pupuk urea, kouta yang diberikan ke kelompok tidak memadai. Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh para kios, Pimpinan BPP Ranah Pesisir menyampaikan "Bahwa kouta RDKK bukan Dinas Pertanian yang menentukan tapi kouta ditentukan dari Kementerian Pertanian. Untuk masalah kartu tani, nanti akan lebih diprioritaskan petani yang mendapat kartu tani untuk diberikan pupuk bersubsidi. Untuk kouta pupuk tahun ini berbeda dari tahun lalu, karena sulitnya bahan baku dari pupuk itu sendiri," ucap Pimpinan BPP Ranah Pesisir Gusrianto, S.P