Bidang Keswan Ikuti Rapat Zoom Evaluasi Vaksinasi PMK dari Kementan

Bidang Keswan dan Kesmavet pada Senin (3/11/2025) mengikuti pertemuan zoom dari Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, terkait dengan Rapat Koordinasi Evaluasi Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Rapat Koordinasi ini sebelumnya didukung melalui Surat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor B-7/PK.320/F.4/10/2025 perihal Rapat Evaluasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dibuka secara resmi oleh Direktur Kesehatan Hewan bapak drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D ini, didahulukan dengan pengisian formulir google bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang mendapatkan alokasi vaksin PMK. Google Form yang diisi terkait dengan anggaran insentif vaksinasi dan validasi data isikhnas vaksinasi PMK yang telah diterima dan yang akan diajukan oleh Kabupaten/Kota sampai akhir tahun 2025.

Terkait dengan realisasi anggaran pengendalian PMK Tahun 2025, Kementerian Pertanian menyajikan data bahwa realisasi anggaran insentif operasional vaksinasi sampai 1 November 2025 sekitar 64,2% di zona pemberantasan dan 40,8% di zona pengendalian. Sedangkan terkait dengan realisasi honor validasi data i-sikhnas vaksinasi PMK sebesar 71,7% di zona pemberantasan dan 42,1% di zona pengendalian. Zona Pemberantasan yang dimaksud dalam rangka pengendalian PMK diantaranya ada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada di zona pengendalian.

Terkait dengan realisasi vaksinasi PMK di Kabupaten Pesisir Selatan, Fungsional Medik Veteriner Dinas Pertanian menyampaikan menyampaikan data bahwa untuk realisasi vaksinasi PMK di Kabupaten Pesisir Selatan sudah 96,2%. Kabupaten sampai bulan Agustus 2025, menerima vaksin PMK dari Direktorat Kesehatan Hewan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.600 dosis, dan sudah terlaksana sebanyak 2.500 dosis. Sedangkan untuk honorarium Validasi Data diterima sebanyak 2 bulan dan akan diajukan sampai akhir tahun sebanyak 4 bulan. Percepatan realisasi insentif dan honorarium diharapkan selesai sebelum 17 November 2025.(Ndz)