BIDANG PERKEBUNAN. Dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kab. Pesisir Selatan masih ditemui permasalahan dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan.. Permasalahan yang menjadikan kendala utama dalam penerbitan rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit yang diajukan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi terutama terkait masih belum samanya persepsi antara instansi yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan/rekomendasi terhadap lahan yang diusulkan bahwa tidak berada di kawasan hutan dari Dinas Kehutanan/BPKH/KPH dan tidak berada di kawasan HGU dan Kanwil/Kantor Kementarian ATR/BPN.
Untuk penyelesaian permasalahan ini diperlukan sinergi dan dukungan semua pihak mulai tingkat pusat hingga daerah, antara lain : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN dan Direktorat Jenderal Perkebunan selaku Koordinator Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tingkat Pusat, BPDPKS, BBPPTP, Dinas Kehutanan dan KPH Provinsi Sumatera Barat, BPKH, Kanwil dan Kantor ATR/BPN di Pesisir Selatan. Selain itu juga, diperlukan dukungan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dimana petugas dan petani akan merasa nyaman dan terlindungi dalam pelaksanaan di lapangan.
Selain itu sangat penting, untuk mengenjot usulan peremajaan dari kecamatan yang mempunyai kebun sawit rakyat yang cukup luas, jadi tidak terfokus pada satu atau dua kecamatan saja. Hal ini perlu dukungan dari Balai Penyuluhan Pertanian, untuk mensosialisasikan tentang program peremajaan sawit rakyat ini. (edited by Pertanian Wisata Channel)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
