Tanggal: 4 Maret 2025
Lokasi: Gedung UDKP Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
Pesisir Selatan – Kecamatan IV Jurai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Selasa (4/3/2025) di Gedung UDKP setempat. Kegiatan tahunan ini menjadi tonggak penting dalam menyusun prioritas pembangunan tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Musrenbang dihadiri oleh perwakilan 20 Nagari, pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan penanganan dampak bencana galodo 2024.
Kolaborasi Nagari dan Program Pro-Rakyat
Dalam sambutannya, Camat IV Jurai, Ibu Ferro Yuandha Putri, SSTP, menekankan pentingnya integrasi usulan prioritas dari 20 Nagari ke dalam lima pilar Program Pro-Rakyat, yaitu:
“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Rasa memiliki inilah yang akan menjamin keberlanjutan program,” tegas Ferro.
Prioritas Penanganan Infrastruktur Pasca-Galodo
Salah satu isu krusial yang diangkat dalam Musrenbang adalah perbaikan jembatan rusak pasca-bencana galodo 2024. Jembatan ini menjadi akses vital bagi ribuan warga di beberapa Nagari. Camat memastikan bahwa usulan perbaikannya akan segera diakselerasi melalui koordinasi dengan dinas terkait. “Kami berkomitmen memastikan akses transportasi yang aman untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Legislatif
Musrenbang kali ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Mawardi Roska, SIP., mewakili Bupati. Turut hadir anggota DPRD Dapil 1, Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan, perwakilan Bappeda, serta jajaran Forkopimca. Mawardi dalam pidatonya menyatakan, “Pemerintah daerah akan memprioritaskan usulan dari Musrenbang ini, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan darurat pasca-bencana.”
Selain itu, Kepala Bappeda yang diwakili Sekretaris Bappeda menegaskan bahwa RKPD 2026 akan dirancang berbasis data akurat dan masukan partisipatif dari Musrenbang. “Ini adalah momentum untuk menyelaraskan rencana lintas Nagari demi pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
