Rapat Koordinasi “Percepatan Sertifikasi Halal dan Peningkatan Sarana Pendukung Zona Kuliner Halal,

Dalam rangka pengembangan industri halal dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. Sumbar melaksanakan Rapat Koordinasi “Percepatan Sertifikasi Halal dan Peningkatan Sarana Pendukung Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS) di Sumatera Barat Tahun 2024” yang dilaksanakan di Aula Balai Kota Bukittinggi selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 4-5 November 2024. Rapat koordinasi dihadiri dari Kabag Perekonomian Setda Kab/kota, Dinas yang membidangi Sertifikasi Halal dan UMKM Kab/kota dan Dinas yang membidangi Peternakan/Rumah Potong Hewan Kab/kota se-Sumatera Barat. Undangan rakor oleh Sri Rita Setiawati, S, S.Pt., M.M (Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) sebagai bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner salah satunya dalam pembinaan Higiene sanitasi pada unit usaha produk asal hewan yang merupakan salah satu syarat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha. Rakor ini menghadirkan 8 pemateri dengan Key Note Speech oleh Pj Setda Provinsi Sumatera Barat, 3 pemateri diantaranya menyampaikan Perkembangan dan Permasalahan Zona KHAS pada kota yang sudah ditetapkan sebagai Zona KHAS di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi, MUI Sumbar, Satgas Halal Sumatera Barat, BSI Cabang Padang dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat. Diharapkan ketiga kota ini menjadi pilot project penumbuhan Zona KHAS pada kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Barat kedepannya. Zona KHAS ini sudah ditetapkan dan dicanangkan oleh Wakil Presiden RI pada tahun 2022. Dalam paparannya Pj Setda Propinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa sampai September 2024, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki Sertifikasi halal di Sumatera Barat berjumlah 49.077. Adapun yang menjadi potensi industri halal di Sumatera Barat antara lain : mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi kuliner halal, fashion dan wisata halal yang luar biasa, ditetapkannya kota Zona KHAS di Sumatera Barat pada tahun 2022 oleh Wakil Presiden RI KH.Makruf Amin dan sudah ditetapkannya destinasi wisata halal dibeberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Upaya percepatan sertifikasi halal diantaranya memaksimalkan proses pemberian Nomor Induk Berusaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dengan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemudahan bagi pelaku UKM dalam melaksanakan sertifikasi halal dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Ada beberapa kesepakatan yang dituangkan sebagai rumusan dalam rapat koordinasi tersebut dan diharapkan komitmen penuh dari semua stake holder yang terlibat dalam proses percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UKM yang ada saling bersinergi dan bekerjasama agar Zona KHAS di Sumatera Barat dapat terus bertumbuh di kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.